Monday, November 8, 2010

Studi Epidemiologi

oleh Anggit Tinarbuka AW



(Cohort, Case Control & Cross Sectional)

Pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas tentang studi-studi epidemiologi. Studi –studi inilah yang digunakan sebagai pedoman oleh para ahli untuk memecahkan permasalahan kesehatan di masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa kita tentunya. Hidup sehat Indonesia!

Epidemiologi analitik merupakan suatu studi atau penelitian yang berupaya menganalisis hubungan antara suatu faktor dengan faktor lainnya. Prinsip studi ini adalah membandingkan risiko terkena penyakit minimal pada dua kelompok sehingga memungkinkan pengujian hipotesa kausal.

Intinya studi ini berusaha menemukan penyebab dengan membandingkan 2 hal dasar yang pasti ada pada suatu masalah penyakit / kesehatan. Lebih jelasnya lihat gambar ini:

Gambar 1


 


Dengan adanya dua faktor ini, maka desain studi epidemiologi dapat dilakukan. Studi epidemiologi dibedakan menjadi Studi observasional dan eksperimental. Dalam gambar ditampilkan:

Gambar 2


Agar sedikit lebih mengerti tentang studi observasional.

Ada suatu contoh kasus seperti ini:

Suatu penelitian ingin mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit thypoid pada Anak-anak. Beberapa faktor yang diduga sebagai faktor risiko terjadinya penyakit Thypoid adalah Kebiasaan jajan di sekolah dan kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Jelaskan bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan dengan desain penelitian yang berbeda;

  1. Case Cantrol

  2. Cohor

  3. Cross sectional


Penjelasan

  • Case Control


Studi yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan menentukan penyakit (outcome) terlebih dahulu kemudian mengidentifikasi penyebabnya (faktor risiko). Dalam studi ini juga menentukan kasus (case) yaitu orang-orang yang berpenyakit, serta kontrol (control) yaitu kelompok yang tidak berpenyakit untuk dibandingkan.

Kelompok kasus dalam kasus diatas adalah anak-anak sekolah yang terkena penyakit typhoid sedangkan kontrolnya adalah anak-anak sekolah yang tidak terkena penyakit. Faktor risikonya adalah kebiasaan jajan di sekolah dan kebiasaan cuci tangan sebelum makan merupakan paparannya. Dari anak-anak yang terkena penyakit dan tidak terkena penyakit ini dicari perbandingannya faktor apa yang membedakan mereka. Ternyata setelah dicari ditemukan kebiasaan jajan dan cuci tangan mereka yang kemudian dijadikan faktor risikonya. Sehingga dalam studi ini kita berusaha mencari penyebab dari penyakit yang ada terlebih dahulu.

Gambar 3


 


Besarnya risiko kejadian penyakit typhoid seperti ini



























Jajan di SekolahPaparanDisease (Typhoid)
D+ (sakit)D- (tidak sakit)
E+ab
E-cd
Totala+cb+d

Odds Rasio (OR) jajan di sekolah = axd / b x c = ad/bc



























Tidak cuci tanganPaparanDisease (Typhoid)
D+ (sakit)D- (tidak sakit)
E+ab
E-cd
Totala+cb+d

Odds Rasio (OR) tidak cuci tangan = axd / b x c = ad/bc

Kelebihan dari model studi ini adalah waktu penelitian yang relatif singkat, murah dan cocok untuk meneliti penyakit langka dan memiliki periode laten yang panjang. Kelemahannya adalah rawan terhadap recall bias ketika riwayat paparan sulit untuk diketahui.

  • Cohort


Studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih dua kelompok studi berdasarkan status paparan yang kemudian diikuti (follow up) hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Kelompok studi merupakan sekelompok orang yang terpapar pada faktor risiko dan kelompok kontrol adalah sekelompok orang yang tidak terpapar. Dalam periode tertentu kelompok ini terus dipastikan keadaan paparan dan sakitnya.

Berbeda dengan studi case control, studi ini bersifat kedepan (forward looking) sehingga penelitian dimulai dari faktor risikonya, dalam kasus ini adalah kebiasaan jajan di sekolah dan cuci tangan, kemudian diikuti dengan kejadian penyakitnya yang dalam hal ini adalah typhoid.

Gambar 4


 


Besarnya risiko kejadian penyakit typhoid seperti ini

























Jajan di SekolahPaparanDisease (Typhoid)Total
D+ (sakit)D- (tidak sakit)
E+aba+b
E-cdc+d

Insidence kelompok terpapar (Po) = a/a+b

Insidence kelompok tidak terpapar (Pi) = c/c+d

Relative Risk (RR) = Po/Pi

























Tidak cuci tanganPaparanDisease (Typhoid)Total
D+ (sakit)D- (tidak sakit)
E+aba+b
E-cdc+d

Insidence kelompok terpapar (Po) = a/a+b

Insidence kelompok tidak terpapar (Pi) = c/c+d

Relative Risk (RR) = Po/Pi

Kelebihan studi ini adalah lebih mempunyai kekuatan dalam membuktikan inferensi kausa dibandingkan studi observasional lainnya, didapatkan angka kejadian penyakit (insidence rate) secara langsung, serta cocok untuk meneliti paparan yang langka atau penyakit yang kronik. Kelemahannya apabila terjadi bias penarikan responden yaitu banyak yang drop out, perlu dana yang besar dan waktu yang lama pula.

  • Cross Sectional


Studi yang mempelajari prevalensi, distribusi mapun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan, penyakit atau outcome lain secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu waktu. Studi ini disebut juga sebagai studi prevalensi atau survey, merupakan studi yang sederhana yang sering dilakukan.

Pada kasus thypoid di atas, studi cross sectional dilakukan dengan memilih sampel dari populasi dipilih secara acak. Populasi adalah anak-anak sekolah, untuk itu dilakukan pengambilan sampel yang random atau acak agar bisa mewakili dari populasi anak sekolah tersebut. Setelah dilakukan pemilihan sampel maka didapat kelompok yang terpapar dan menderita thypoid (E+D+), terpapar tetapi tidak menderita thypoid (E+D-),  tidak terpapar dan  menderita thypoid (E-D+), dan tidak terpapar dan tidak menderita thypoid (E-D-).

























Jajan di SekolahPaparanDisease (Typhoid)Total
D+ (sakit)D- (tidak sakit)
E+aba+b
E-cdc+d

Prevalence kelompok terpapar (Po) = a/a+b

Prevalence kelompok tidak terpapar (Pi) = c/c+d

Ratio Prevalence (RP) = Po/Pi

























Tidak cuci tanganPaparanDisease (Typhoid)Total
D+ (sakit)D- (tidak sakit)
E+aba+b
E-cdc+d

Prevalence kelompok terpapar (Po) = a/a+b

Prevalence kelompok tidak terpapar (Pi) = c/c+d

Ratio Prevalence (RP) = Po/Pi

Kelebihan dalam studi ini adalah dalam teknisnya yang mudah dilakukan dan murah serta tidak memerlukan waktu lama dan follow up. Umumnya studi ini dimanfaatkan untuk merumuskan hipotesis hubungan kausal yang akan diuji studi analitik lainnya (kohort dan case control). Kelemahannya adalah tidak mengenal dimensi waktu, dimana tidak menjamin bahwa paparan mendahului penyakit atau sebaliknya.

Demikian singkat tentang Studi epidemiologi.

Salam sehat negriku.

===============

Read this article in English

Stakeholders dan Peranan Dalam Masalah Penyakit MALARIA dan PD3I

Permasalahan kesehatan di masyarakat apalagi masalah tentang penyakit yang terjadi di masyarakat tentu membutuhkan adanya tindakan penyelesaian. Kalau tidak perlu diselesaikan, bukan masalah tentunya. Hehe

Masalah kesehatan harusnya menjadi PR bagi sektor kesehatan itu sendiri. Anggapan seperti ini hendaknya harus dihindari. Masalah yang berada dalam masyarakat bisa menjadi kompleks karena menjamah sektor lainnya juga. Untuk itu diperlukan pemecahan masalah bersama dengan kontribusi sektor lain maupun stakeholders (pihak yang berkepentingan).

Adanya hubungan dengan sektor lain tetapi tetap harus selalu memperbaiki kemampuan sektor yang bersangkutan. Surveilans pun tetap memberikan kontribusi terbaiknya.

1. Peranan Stakeholders pada Masalah Malaria

-          Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan dapat berperan dalam menentukan kebijakan, penyuluhan dan tindakan terkait masalah malaria yang ada. Kebijakan bisa berupa penggunaan kelambu, kerjasama dengan sektor lain, membina desa siaga, pelaksanaan 3M Plus teratur, penyediaan informasi malaria di setiap layanan kesehatan, serta kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan.

  • Pelaporan kejadian malaria

  • Pengobatan Menggunakan Combination Therapy/ ACT

  • Pencegahan penularan malaria dan pengendalian vektor

  • Pelatihan petugas dan penelitian

  • Program promosi kesehatan beserta penyuluhan kesehatan (memberikan informasi tentang malaria, penularan serta pencegahannya)

  • Lokakarya penanggulangan malaria

  • P2P (Program Pemberantasan Penyakit)

  • Melakukan survei jentik dan kontainer


-          Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan dapat menyumbang pengaruh yang besar dalam upaya penanggulangan penyakit ini. Dengan pendidikan dan penyuluhan informasi di sekolah-sekolah dapat membantu pemberantasan masalah. Di pendidikan sekolah-sekolah yang ada dapat dihimbau untuk menjaga lingkungan sekolah dan rumah para siswa, menjaga kebersihan diri, juga pencegahan dengan anjuran pemakaian anti nyamuk. Peranan lainnya berupa

  • Sarana menginformasikan masalah kesehatan yang terjadi sehingga timbul kesadaran

  • Lokakarya serta penyuluhan tentang malaria bagi para guru penjaskes dan UKS

  • Penambahan draft pendidikan dengan muatan lokal kesehatan

  • Pelaksanaan lomba sekolah sehat

  • Pelatihan dokter kecil


-          Institusi Pendidikan

Peranan institusi pendidikan dengan adanya kegaitan penelitian tentang malaria serta kegiatan pengabdian pada masyarakat yang meliputi penyuluhan serta kemandirian masyarakat terhadap masalah malaria. Institusi pendidikan merupakan mitra sektor kesehatan dan pemerintah untuk bersama-sama mengatasi masalah. Hasil-hasil dari penelitian yang ada bermanfaat bagi sektor kesehatan dan pemerintah untuk menentukan kebijakan yang ada.

Terdapat hubungan timbal balik yang saling bermanfaat dimana institusi pendidikan mendapat bahan ajar dan praktek dari masalah dimasyarakat.

-          Pihak Swasta

Pihak swasta yang merupakan mitra diperlukan dalam upaya penyelenggaraan dana dari suatu program pemerintahan. Banyaknya pihak swasta yang ada membantu pula dalam penyadaran masalah yang terjadi dengan mengadakan penyuluhan dan pemberian informasi kepada para pekerjanya.

-          Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintah pada daerah bersangkutan memiliki peranan untuk menentukan segala kebijakan serta menciptakan kondisi daerah yang baik bagi masyarakat. Berhubungan dengan semua dinas dan pihak yang ada untuk melakukan kebijakan. Pemerintah dapat mengatur tentang persebaran pemukiman yang dapat mengurangi perkembangan nyamuk, penyediaan sarana dan prasarana, pensosialisasian kedaerah-daerah, penataan kota, lapangan pekerjaan dan pangan.

2. Peranan Stakeholders pada Penyakit PD3I

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) ini diharapkan keberhasilannya karena membuktikan cakupan imunisasi pada anak-anak pada penyakit-penyakit seperti contohnya TBC, Tetanus, Dipteri, Polio, Campak serta Hepatitis B.

Pencegahan yang dilakukan dengan imunisasi ini tentu harus melibatkan pihak-pihak untuk dapat mendukung keberhasilan program. Di antaranya adalah dinas kesehatan yang berkewajiban untuk pelaksanaan dan evaluasi program; dinas pendidikan yang membantu mempermudah penyelenggaraan dengan partisipasi anak sekolah; pihak swasta dan pemerintah yang mengupayakan sarana prasarananya; departemen agama dalam hal perkawinan dan ibadah haji, dll.

Dinas kesehatan bekerja sama dengan dinas pendidikan serta pemerintah dalam melaksanakan BIAS ( Bulan Imunisasi Anak Sekolah). Bekerjasama dengan dinas pendidikan dalam hal ini tujuannya adalah sekolah-sekolah karena sasaran dari imunisasi adalah anak usia sekolah dan dilaksanakan di sekolah.
Departemen Agama dalam pelaksanaan pernikahan menetapkan bahwa calon pengantin wanita telah diberi imunisasi TT. Hal ini telah dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang pemeriksaan calon pengantin. Kerjasama yang lain adalah pemberian imunisasi meningitis pada para calon haji yang akan pergi ke luar negri.

Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dalam pemberian vaksin tetanus toksoid pada tenaga kerja wanita usia subur. Selain itu, dilakukan kerja sama dalam program Pemberian vaksin pada tenaga kerja yang mendapat paparan virus. Misalnya pemberian vaksin rabies pada pekerja yang bekerja dengan hewan.



Demikianlah.. Salam sehat bagi negriku..

Wednesday, April 14, 2010

Paparan Ibu Menkes dalam Seminar Nasional Dies Natalies 25th FKM UNDIP

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEHATAN MASYARAKAT BERBASIS PREVENTIF DAN PROMOTIF

Itulah tema yang diangkat dalam sebuah Seminar Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2010 lalu. Bagi civitas UNDIP khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat tentu masih ingat akan acara tersebut yang merupakan salahsatu dari 3 rangkaian acara dalam rangka memperingati Tahun Perak nya, Ulang Tahun ke-25 FKM UNDIP. Sungguh bulan yang penuh kerjakeras dan kegembiraan bagi para panitia dan keluarga FKM hingga hari terakhir acara Seminar Nasional dan Malam Puncaknya.

Dalam Seminar Nasional yang berlangsung beberapa jam tersebut  tampak begitu besar antusiasme dari para peserta. Bertempatkan di Gedung Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang, sejak pagi sudah berbondong-bondong para peserta baik dari mahasiswa FKM sendiri maupun peserta umum telah datang. Dalam acara Seminar Nasional bertemakan kesehatan ini, hadir Ibu Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, dR.PH yang pada acara tersebut berkesempatan  sebagai Keynote Speaker Seminar. Selain itu hadir pula Bapak Irwan Hidayat Presdir PT Sido Muncul,  Dr. Adang Bachtiar, MPH, Dr.PH Ketua IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) Pusat serta Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Menkes banyak memberikan paparan dan penjelasan terkait tema yang tentunya sejalan dengan tugas beliau sebagai Menteri Kesehatan RI mengenai strategi dari Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia yang Berbasiskan Preventif dan Promotif dalam masa jabatan beliau ini. Penuturan beliau bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar fundamental bagi setiap masyarakat sebagaimana yang terkandung di dalam UUD 1945. Dengan demikian merujuk kepada UUD 1945 kita, sebagai acuan pada program 100 hari Menkes.

Berikut merupakankeempat program 100 hari Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan Indonesia:

  1. Pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan masyarakat dan sebagainya,

  2. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan dan pencapaian target tujuan pembangunan milenium (MDGs) seperti mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan sebagainya,

  3. Pencegahan dan penularan penyakit menular dan akibat bencana,

  4. Pemerataan  dan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal,


Menkes menuturkan pula bahwa untuk melakukan pembangunan kesehatan sebenarnya diperlukan pembangunan sumber daya manusia (SDM)nya juga, yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui peningkatan kesadaran dan kemauan untuk hidup sehat kepada setiap orang, diharap menunjang derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Selain itu derajat kesehatan memang merupakan pilar utama bersama dengan pendidikan dan ekonomi untuk mendukung SDM yang tangguh, produktif dan berdaya saing. Hal lain yang tidak kalah penting adalah upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang didukung dengan meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi kesehatan serta meningkatkan anggaran biaya di bidang kesehatan.

Lebih lanjut dipaparkan pula mengenai revitalisasi puskesmas yang berkedudukan sebagai primary health care. Peran dan fungsi puskesmas sangatlah besar berkaitan dengan meningkatkan kemandirian masyarakat karena puskesmas begitu dekat dengan masyarakat sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah. Adapun fungsi dari puskesmas antara lain sebagai : a) Pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan, b) Pusat pemberdayaan masyarakat, c) Pusat kesehatan masyarakat primer dan d) Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Dengan begitu banyaknya masalah kesehatan yang ada upaya pembangunan kesehatan yang lebih diarahkan pada upaya preventif dan promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif ini, dirasa diperlukan. Tahun 2005-2025 pembangunan kesehatan memberikan perhatian khusus kepada penduduk yang dianggap rentan, yaitu ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin. Adapun sasaran pada akhir masa jabatan tahun 2014 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui percepatan pencapaian MDGs antara lain:

  1. Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi 72 tahun

  2. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup

  3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup.

  4. Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita menjadi kurang dari 15 %.


Pemerintah bersama dengan pembangunan kesehatan yang ada berusaha meningkatkan aspek kesehatan sehingga menghasilkan perbaikan di bidang kesehatan. Berdasarkan survei menunjukkan hal yang telah dicapai seperti umur harapan hidup (UHH) meningkat menjadi 70,6 tahun, angka kematian ibu (AKI) menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi (AKB) menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita menjadi 44 per 1000 kelahiran hidup serta prevalensi gizi kurang dan gizi buruk menjadi 20 %. Dalam segi pelayanan kesehatan, pemerintah telah membangun puskesmas di tiap kecamatan sehingga terdapat 8.548 puskesmas, 22.337 puskesmas pembantu yang didukung dengan 6.711 puskesmas keliling roda 4 dan 858 puskesmas keliling perahu/kapal. Serta dalam lingkungan masyarakat terdapat 269.000 posyandu, 52.000 poskesdes, dan 1.000 poskestren.

Dalam aspek pembiayaan  kesehatan, sumber utamanya berasal dari APBD. Pemerintah juga akan memberikan subsidi melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan manajemen yang tentunya bertujuan bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Walaupun pembiayaan menjamin program-program berjalan dengan baik, kita tentu sadar bahwa kesuksesan pembangunan  seperti yang dijelaskan di atas dipengaruhi pula dengan adanya SDM dan partisipasi masyarakat mengingat masalah kesehatan bukan hanya masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan para pekerja kesehatan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dari berbagai program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Peran aktif serta dukungan dari instansi pemerintah juga diperlukan dengan membangun kemitraan. Diharapkan Perguruan Tinggi dan IAKMI dapat berperan pula dalam pusat pendidikan dan  kajian kesehatan serta penyediaan  SDM-SDM kesehatan. Konsep mewujudkan kemandirian dengan tindakan promotif dan preventif yang diusung pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan semoga memberikan perkembangan kesehatan yang lebih baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Demi menuju Indonesia yang tidak hanya sehat tetapi juga lebih baik. Dengan harapan kesehatan benar-benar menjadi hak dasar bagi setiap pribadi.

Salam Sehat dan Jayalah Indonesiaku.



E2A 008 010

===============

Read this article in English