Wednesday, April 14, 2010

Paparan Ibu Menkes dalam Seminar Nasional Dies Natalies 25th FKM UNDIP

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEHATAN MASYARAKAT BERBASIS PREVENTIF DAN PROMOTIF

Itulah tema yang diangkat dalam sebuah Seminar Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2010 lalu. Bagi civitas UNDIP khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat tentu masih ingat akan acara tersebut yang merupakan salahsatu dari 3 rangkaian acara dalam rangka memperingati Tahun Perak nya, Ulang Tahun ke-25 FKM UNDIP. Sungguh bulan yang penuh kerjakeras dan kegembiraan bagi para panitia dan keluarga FKM hingga hari terakhir acara Seminar Nasional dan Malam Puncaknya.

Dalam Seminar Nasional yang berlangsung beberapa jam tersebut  tampak begitu besar antusiasme dari para peserta. Bertempatkan di Gedung Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang, sejak pagi sudah berbondong-bondong para peserta baik dari mahasiswa FKM sendiri maupun peserta umum telah datang. Dalam acara Seminar Nasional bertemakan kesehatan ini, hadir Ibu Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, dR.PH yang pada acara tersebut berkesempatan  sebagai Keynote Speaker Seminar. Selain itu hadir pula Bapak Irwan Hidayat Presdir PT Sido Muncul,  Dr. Adang Bachtiar, MPH, Dr.PH Ketua IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) Pusat serta Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Menkes banyak memberikan paparan dan penjelasan terkait tema yang tentunya sejalan dengan tugas beliau sebagai Menteri Kesehatan RI mengenai strategi dari Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia yang Berbasiskan Preventif dan Promotif dalam masa jabatan beliau ini. Penuturan beliau bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar fundamental bagi setiap masyarakat sebagaimana yang terkandung di dalam UUD 1945. Dengan demikian merujuk kepada UUD 1945 kita, sebagai acuan pada program 100 hari Menkes.

Berikut merupakankeempat program 100 hari Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan Indonesia:

  1. Pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan masyarakat dan sebagainya,

  2. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan dan pencapaian target tujuan pembangunan milenium (MDGs) seperti mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan sebagainya,

  3. Pencegahan dan penularan penyakit menular dan akibat bencana,

  4. Pemerataan  dan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal,


Menkes menuturkan pula bahwa untuk melakukan pembangunan kesehatan sebenarnya diperlukan pembangunan sumber daya manusia (SDM)nya juga, yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui peningkatan kesadaran dan kemauan untuk hidup sehat kepada setiap orang, diharap menunjang derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Selain itu derajat kesehatan memang merupakan pilar utama bersama dengan pendidikan dan ekonomi untuk mendukung SDM yang tangguh, produktif dan berdaya saing. Hal lain yang tidak kalah penting adalah upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang didukung dengan meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi kesehatan serta meningkatkan anggaran biaya di bidang kesehatan.

Lebih lanjut dipaparkan pula mengenai revitalisasi puskesmas yang berkedudukan sebagai primary health care. Peran dan fungsi puskesmas sangatlah besar berkaitan dengan meningkatkan kemandirian masyarakat karena puskesmas begitu dekat dengan masyarakat sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah. Adapun fungsi dari puskesmas antara lain sebagai : a) Pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan, b) Pusat pemberdayaan masyarakat, c) Pusat kesehatan masyarakat primer dan d) Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Dengan begitu banyaknya masalah kesehatan yang ada upaya pembangunan kesehatan yang lebih diarahkan pada upaya preventif dan promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif ini, dirasa diperlukan. Tahun 2005-2025 pembangunan kesehatan memberikan perhatian khusus kepada penduduk yang dianggap rentan, yaitu ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin. Adapun sasaran pada akhir masa jabatan tahun 2014 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui percepatan pencapaian MDGs antara lain:

  1. Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi 72 tahun

  2. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup

  3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup.

  4. Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita menjadi kurang dari 15 %.


Pemerintah bersama dengan pembangunan kesehatan yang ada berusaha meningkatkan aspek kesehatan sehingga menghasilkan perbaikan di bidang kesehatan. Berdasarkan survei menunjukkan hal yang telah dicapai seperti umur harapan hidup (UHH) meningkat menjadi 70,6 tahun, angka kematian ibu (AKI) menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi (AKB) menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita menjadi 44 per 1000 kelahiran hidup serta prevalensi gizi kurang dan gizi buruk menjadi 20 %. Dalam segi pelayanan kesehatan, pemerintah telah membangun puskesmas di tiap kecamatan sehingga terdapat 8.548 puskesmas, 22.337 puskesmas pembantu yang didukung dengan 6.711 puskesmas keliling roda 4 dan 858 puskesmas keliling perahu/kapal. Serta dalam lingkungan masyarakat terdapat 269.000 posyandu, 52.000 poskesdes, dan 1.000 poskestren.

Dalam aspek pembiayaan  kesehatan, sumber utamanya berasal dari APBD. Pemerintah juga akan memberikan subsidi melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan manajemen yang tentunya bertujuan bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Walaupun pembiayaan menjamin program-program berjalan dengan baik, kita tentu sadar bahwa kesuksesan pembangunan  seperti yang dijelaskan di atas dipengaruhi pula dengan adanya SDM dan partisipasi masyarakat mengingat masalah kesehatan bukan hanya masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan para pekerja kesehatan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dari berbagai program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Peran aktif serta dukungan dari instansi pemerintah juga diperlukan dengan membangun kemitraan. Diharapkan Perguruan Tinggi dan IAKMI dapat berperan pula dalam pusat pendidikan dan  kajian kesehatan serta penyediaan  SDM-SDM kesehatan. Konsep mewujudkan kemandirian dengan tindakan promotif dan preventif yang diusung pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan semoga memberikan perkembangan kesehatan yang lebih baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Demi menuju Indonesia yang tidak hanya sehat tetapi juga lebih baik. Dengan harapan kesehatan benar-benar menjadi hak dasar bagi setiap pribadi.

Salam Sehat dan Jayalah Indonesiaku.



E2A 008 010

===============

Read this article in English