Monday, November 8, 2010

Stakeholders dan Peranan Dalam Masalah Penyakit MALARIA dan PD3I

Permasalahan kesehatan di masyarakat apalagi masalah tentang penyakit yang terjadi di masyarakat tentu membutuhkan adanya tindakan penyelesaian. Kalau tidak perlu diselesaikan, bukan masalah tentunya. Hehe

Masalah kesehatan harusnya menjadi PR bagi sektor kesehatan itu sendiri. Anggapan seperti ini hendaknya harus dihindari. Masalah yang berada dalam masyarakat bisa menjadi kompleks karena menjamah sektor lainnya juga. Untuk itu diperlukan pemecahan masalah bersama dengan kontribusi sektor lain maupun stakeholders (pihak yang berkepentingan).

Adanya hubungan dengan sektor lain tetapi tetap harus selalu memperbaiki kemampuan sektor yang bersangkutan. Surveilans pun tetap memberikan kontribusi terbaiknya.

1. Peranan Stakeholders pada Masalah Malaria

-          Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan dapat berperan dalam menentukan kebijakan, penyuluhan dan tindakan terkait masalah malaria yang ada. Kebijakan bisa berupa penggunaan kelambu, kerjasama dengan sektor lain, membina desa siaga, pelaksanaan 3M Plus teratur, penyediaan informasi malaria di setiap layanan kesehatan, serta kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan.

  • Pelaporan kejadian malaria

  • Pengobatan Menggunakan Combination Therapy/ ACT

  • Pencegahan penularan malaria dan pengendalian vektor

  • Pelatihan petugas dan penelitian

  • Program promosi kesehatan beserta penyuluhan kesehatan (memberikan informasi tentang malaria, penularan serta pencegahannya)

  • Lokakarya penanggulangan malaria

  • P2P (Program Pemberantasan Penyakit)

  • Melakukan survei jentik dan kontainer


-          Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan dapat menyumbang pengaruh yang besar dalam upaya penanggulangan penyakit ini. Dengan pendidikan dan penyuluhan informasi di sekolah-sekolah dapat membantu pemberantasan masalah. Di pendidikan sekolah-sekolah yang ada dapat dihimbau untuk menjaga lingkungan sekolah dan rumah para siswa, menjaga kebersihan diri, juga pencegahan dengan anjuran pemakaian anti nyamuk. Peranan lainnya berupa

  • Sarana menginformasikan masalah kesehatan yang terjadi sehingga timbul kesadaran

  • Lokakarya serta penyuluhan tentang malaria bagi para guru penjaskes dan UKS

  • Penambahan draft pendidikan dengan muatan lokal kesehatan

  • Pelaksanaan lomba sekolah sehat

  • Pelatihan dokter kecil


-          Institusi Pendidikan

Peranan institusi pendidikan dengan adanya kegaitan penelitian tentang malaria serta kegiatan pengabdian pada masyarakat yang meliputi penyuluhan serta kemandirian masyarakat terhadap masalah malaria. Institusi pendidikan merupakan mitra sektor kesehatan dan pemerintah untuk bersama-sama mengatasi masalah. Hasil-hasil dari penelitian yang ada bermanfaat bagi sektor kesehatan dan pemerintah untuk menentukan kebijakan yang ada.

Terdapat hubungan timbal balik yang saling bermanfaat dimana institusi pendidikan mendapat bahan ajar dan praktek dari masalah dimasyarakat.

-          Pihak Swasta

Pihak swasta yang merupakan mitra diperlukan dalam upaya penyelenggaraan dana dari suatu program pemerintahan. Banyaknya pihak swasta yang ada membantu pula dalam penyadaran masalah yang terjadi dengan mengadakan penyuluhan dan pemberian informasi kepada para pekerjanya.

-          Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintah pada daerah bersangkutan memiliki peranan untuk menentukan segala kebijakan serta menciptakan kondisi daerah yang baik bagi masyarakat. Berhubungan dengan semua dinas dan pihak yang ada untuk melakukan kebijakan. Pemerintah dapat mengatur tentang persebaran pemukiman yang dapat mengurangi perkembangan nyamuk, penyediaan sarana dan prasarana, pensosialisasian kedaerah-daerah, penataan kota, lapangan pekerjaan dan pangan.

2. Peranan Stakeholders pada Penyakit PD3I

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) ini diharapkan keberhasilannya karena membuktikan cakupan imunisasi pada anak-anak pada penyakit-penyakit seperti contohnya TBC, Tetanus, Dipteri, Polio, Campak serta Hepatitis B.

Pencegahan yang dilakukan dengan imunisasi ini tentu harus melibatkan pihak-pihak untuk dapat mendukung keberhasilan program. Di antaranya adalah dinas kesehatan yang berkewajiban untuk pelaksanaan dan evaluasi program; dinas pendidikan yang membantu mempermudah penyelenggaraan dengan partisipasi anak sekolah; pihak swasta dan pemerintah yang mengupayakan sarana prasarananya; departemen agama dalam hal perkawinan dan ibadah haji, dll.

Dinas kesehatan bekerja sama dengan dinas pendidikan serta pemerintah dalam melaksanakan BIAS ( Bulan Imunisasi Anak Sekolah). Bekerjasama dengan dinas pendidikan dalam hal ini tujuannya adalah sekolah-sekolah karena sasaran dari imunisasi adalah anak usia sekolah dan dilaksanakan di sekolah.
Departemen Agama dalam pelaksanaan pernikahan menetapkan bahwa calon pengantin wanita telah diberi imunisasi TT. Hal ini telah dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang pemeriksaan calon pengantin. Kerjasama yang lain adalah pemberian imunisasi meningitis pada para calon haji yang akan pergi ke luar negri.

Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dalam pemberian vaksin tetanus toksoid pada tenaga kerja wanita usia subur. Selain itu, dilakukan kerja sama dalam program Pemberian vaksin pada tenaga kerja yang mendapat paparan virus. Misalnya pemberian vaksin rabies pada pekerja yang bekerja dengan hewan.



Demikianlah.. Salam sehat bagi negriku..

1 comment:

Beri Komentar...
Jangan lupa klik iklan-iklan blog ini..