Monday, July 11, 2011

Sasaran Dan Target JAMKESMAS

Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, dan tidak termasuk penduduk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

Sasaran Jamkesmas saat ini masih sama dengan Tahun 2009 yakni 76,4 juta meski data masyarakat miskin menurut BPS Tahun 2008 telah turun menjadi 60,39 juta. Baseline data kepesertaan Tahun 2010 tetap menggunakan data sebelumnya.

Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan pada Tahun 2010, terdapat kelompok peserta baru menjadi sasaran peserta Jamkesmas, yaitu : a) Masyarakat miskin penghuni Lapas/Rutan dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Rutan/Kepala Lapas setempat. b) Masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas/Institusi Sosial Kabupaten/Kota setempat, selanjutnya Ke- menterian Kesehatan akan segera membuatkan kartu Jamkesmas. c) Masyarakat miskin akibat bencana pasca tanggap darurat sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. d) Untuk semua kepesertaan diatas, SKP diterbitkan petugas PT. Askes (Persero).

Serta terdapat perhatian khusus kepada peserta Jamkesmas yang belum masuk database seperti bayi baru lahir dari keluarga miskin, anak terlantar/gelandangan/pengemis (rekomendasi Dinas Sosial), peserta Program Keluarga Harapan (PKH).



KEPESERTAAN JAMKESMAS

  1. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang membayar iuran atau iuarannya dibayar oleh Pemerintah.

  2. Peserta Program Jamkesmas adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah sejumlah 76,4 juta jiwa bersumber dari data makro Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2006.

  3. Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas tersebut meliputi :

    1. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan oleh Surat Kepu- tusan (SK) Bupati/Walikota Tahun 2008 berdasarkan pada kuota Kabupaten/ Kota (BPS) yang dijadikan database nasional.

    2. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas.

    3. Semua Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah memiliki atau mempunyai kartu Jamkesmas.

    4. Masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana. Tata laksana pelayanan diatur dengan petunjuk teknis (juknis) tersendiri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara.



  4. Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu, tidak termasuk dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota maka Jaminan Kesehatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Cara penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah seyogyanya mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan Jamkesmas.

  5. Peserta Jamkesmas ada yang memiliki kartu sebagai identitas peserta dan ada yang tidak memiliki kartu.

    1. Peserta yang memiliki kartu terdiri dari :




1)      Peserta sesuai SK Bupati/Walikota

2)      Penghuni panti-panti sosial

3)      Korban bencana pasca tanggap darurat

  1. Peserta yang tidak memiliki kartu terdiri dari :


1)      Gelandangan, pengemis, anak terlantar pada saat mengakses pelayan- an kesehatan dengan menunjukkan rekomendasi dari Dinas Sosial se- tempat.

2)      Penghuni lapas dan rutan pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan rekomendasi dari Kepala Lapas/Rutan.

3)      Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat mengakses pe- layanan kesehatan dengan menunjukkan kartu PKH.

4)      Bayi dan anak yang lahir dari pasangan peserta Jamkesmas, setelah terbitnya SK Bupati/Walikota dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir/pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu Jamkesmas orang tua dan Kartu Keluarga orangtuanya.

  1. Terhadap peserta yang memiliki kartu maupun yang tidak memiliki kartu sebagaimana tersebut diatas, PT. Askes (Persero) wajib menerbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan membuat pencatatan atas kunjungan pelayanan kesehatan.

  2. Bila terjadi kehilangan kartu Jamkesmas, peserta melapor kepada PT. Askes (Persero) untuk selanjutnya dilakukan pengecekan database kepesertaannya dan PT. Askes (Persero) berkewajiban menerbitkan surat keterangan yang bersangkutan sebagai peserta.

  3. Bagi peserta yang telah meninggal dunia maka haknya hilang dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

  4. Penyalahgunaan terhadap hak kepesertaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


 

VERIFIKASI KEPESERTAAN

PT. Askes (Persero) bertugas melaksanakan verifikasi kepesertaan dengan mencocokkan kartu Jamkesmas dari peserta yang berobat dengan database kepesertaan untuk selanjutnya diterbitkan SKP. Verifikasi kepesertaan dilengkapi dengan dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) / Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas lainnya untuk pembuktian kebenarannya. Bagi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar yang tidak punya identitas cukup dengan surat keterangan/rekomendasi dari Dinas/Instansi Sosial setempat. Khusus untuk penghuni lapas dan rutan, cukup dengan surat rekomendasi dari Kepala Lapas/Kepala Rutan setempat. (Pengaturan lebih lanjut lihat tata laksana pelayanan kesehatan).

 

JAMKESMAS JATENG

 

Sasaran Jamkesmas tahun 2009/2010 untuk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11,7 juta.

Seperti di Kota Semarang, khusus masyarakat miskin yang tidak masuk dalam Jamkesmas dan Jamkesmaskot, sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kota. Dalam peraturan tersebut diatur bagi masyarakat miskin yang belum masuk dalam Jamkesmas dan Jamkesmaskot, maka pengobatan bisa dengan cara menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang harus diverifikasi oleh pihak kelurahan bersangkutan.

Berdasarkan data yang ada jumlah keluarga miskin Kota Semarang periode Januari-Juni 2009 sebanyak 138.361 kepala keluarga atau 498.985 jiwa. Dari total 498.985 jiwa tersebut, yang mendapat Jamkesmas dari pusat sebanyak 306.700 jiwa, sehingga masih ada 192.285 jiwa yang belum menerima Jamkesmas. Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan tertanggal 6 Februari 2008 disebutkan, kelebihan kuota Jamkesmas menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota. Pemerintah Kota Semarang kemudian memiliki program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Kota (Jamkesmaskot) Semarang dari 192.285 jiwa yang belum menerima Jamkesmas tersebut

 

Disusun Oleh:

ANGGIT TINARBUKA AW

Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Diponegoro 2011

 

Referensi:

Kementerian Kesehatan R.I. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2010. Jakarta 2010.

Anonim. Masih Banyak Warga Yang Belum Tersentuh Jamkesmas. 2009. Diakses dari halaman http://berita.liputan6.com/sosbud/200912/255677/masih_banyak_warga_belum_tersentuh_jamkesmas.htm

Anonim. Sasaran Jamkesmas Diperluas. 2009. Diakses dari halaman http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=3273

Anonim. Kepesertaan Jamkesmas Diperluas. 2010. Diakses dari halaman http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/801-kepesertaan-jamkesmas-diperluas.html

No comments:

Post a Comment

Beri Komentar...
Jangan lupa klik iklan-iklan blog ini..