Tata Kelola Ekonomi Islam Dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Islam

TATA KELOLA EKONOMI ISLAM DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI ISLAM

TATA KELOLA EKONOMI ISLAM

Khalifah Utsman bin Affan pernah mengatakan, “kebaikan yang tidak teroganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir”. Pernyataan beliau mengisyaratkan bahwa niat baik saja tidak cukup namun mesti diiringi dengan organisasi yang mantap. Secara praktis fungsi organisasi akan berjalan baik apabila mengikuti tahapan yang telah dikenal, yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling). Karakteristik dari Islam adalah syumul (menyeluruh). Islam mengatur segala sendi kehidupan dalam bernegara, bermasyarakat, berkeluarga hingga hal yang pribadi. Komprehensivitas Islam seharusnya membutuhkan tata kelola yang komprehensif pula termasuk menjamin kesejahteraan ekonomi.

Walaupun dirasa terlambat, telah tumbuh kesadaran akan pentingnya tata kelola ekonomi di lingkungan dunia Islam, dengan diterapkannya profit and loss sharing (bagi hasil keuntungan dan kerugian) terhadap penggelolaan dana ibadah haji dengan sistim bagi hasil yang untuk pertama kalinya diterapkan pada tahun 1943 di Malaysia dan Pakistan. 

Terinspirasi oleh penerapan sistim bagi hasil tersebut, maka berdirilah Mith Gharm Bank di Kairo Mesir pada tahun 1963 yang merupakan Bank Syariah pertama di dunia.  Selanjutnya lembaga perbankan syariah ini mulai berkembang  dengan berdirinya Bank Syariah di berbagai Negara Islam yang  diurutkan sebagai berikut : Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah tahun 1975, Dubai Islamic Bank tahun 1975 di Dubai, Kuwait Finance House tahun 1977 di Kuwait, Islamic Faisal Bank tahun 1978 di Mesir dan Sudan, Jordan Islamic Bank tahun 1978 di Yordania, Bahrain Islamic Bank tahun 1978 di Bahrain.

A.    PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM

Dalam memperkuat sistem ekonomi syariah, paling tidak terdapat tiga langkah strategis yang harus dilakukan kaum muslimin secara bersama-sama. Sebagai realisasi hasil Kongres Umat Islam diantaranya yaitu pengembangan ilmu ekonomi Islam, pengembangan sistem ekonomi syariah dalam bentuk regulasi dan peraturan, serta pengembangan ekonomi umat. Dalam sistem ekonomi syariah, prinsip yang mendasari upaya ekonomi dalam Islam adalah:

1. Bertujuan mencapai masyarakat yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Terpenuhinya berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani, secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat.
2. Menjalankan usaha-usaha yang halal dari produk, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusinya.
3. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. Hakikat kepemilikan adalah kemanfaatan bukan penguasaan. Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat.
4. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar.
5. Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin. Karena itu harta benda harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rezeki.
6. Perniagaan diperkenankan, dan riba dilarang.
7. Keadilan antar sesama manusia. Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerjasama. Yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.

B.     PELAKU EKONOMI DALAM EKONOMI ISLAM

1. Organisasi Pemilik Tunggal

Bentuk organisasi bisnis paling sederhana dan selalu ada dalam nonspesialis ekonomi. Ekonomi Islam mengizinkan perusahaan dijalankan sendiri dan tidak mengikat mereka dalam jalur lain kecuali bisnis tersebut dijalankan melebihi organisasi syariah. 

2. Organisasi Kerja Sama (Syirkah)

Syirkah adalah kerjasama antara satu atau banyak orang yang terdiri atas dua jenis: syirkah al-milk (nonkontrak) dan syirkah al-uqud (sesuai kontrak). Dalam islam, diperbolehkan bermuamalah dengan kerjasama atau syirkah. Dua orang atau lebih menyatukan sumber daya mereka karena tidak dapat menjalankan bisnis sendiri. Hal ini juga disebabkan mereka memliki modal atau ilmu yang sedikit atau karena alasan lain. Syirkah atau persekutuan usaha dalam perekonomian modern sekarang in bentuknya bermacam-macam, seperti bentuk perseroan terbatas atau bentuk lainnya baik kerjasama modal maupun teknologi. Islam memperbolehkan kerjasama seperti itu dengan syarat tidak ada yang dirugikan dan proses maupun produknya bukan yang terlarang atau haram.

3. Mudhorobah

Merupakan bentuk kerjasama usaha. Satu pihak disebut sahib al-mal atau rabb al-mal (pemilik dana) yang berperan sebagai partner yang tidak aktif. Satu pihak lain disebut mudarib (pengelola dana), yang menyediakan tenaga untuk memanajemen dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Mudhorobah dapat terjadi antara dua orang atau antara beberapa orang. Syariah Islam akan membuat kebijakan, siapapun yang menginvestasikan uangnya (pemilik) akan bertanggung jawab pada kerugian dan laba.

4. Perusahaan

Merupakan bentuk organisasi bisnis dengan badan hukum yang terpisah. Perusahaan sangatlah penting dalam organisasi bisnis di dalam sistem Islam. Perusahaan menyediakan keamanan dan keuntungan yang tidak bisa didapat dari bentuk organisasi bisnis lainnya. Perusahaan Islam dituntut meningkatkan pendanaannya melalui modal yang disetor. Dan juga meningkatkan pendanaan jangka panjang dan jangka pendek melalui modhorobah, murabahah, dan tidak menggunakan cara bisnis kapitalisme. 

5. Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa-jasa dalam bidang keuangan. Bank berfungsi menerima deposito, menerima tabungan, memberikan pinjaman, mengedarkan uang, dan menjual jasa-jasa perbankan (jual beli kertas berharga, transaksi devisa, penukaran mata uang). Berkaitan dengan bunga bank, para ulama tidak memiliki satu kesepakatan dan berselisih paham dalam menghukumi bunga bank. Sehingga pendapat tentang hukum bungan bank ada tiga yaitu riba, riba dengan ketentuan tertentu dan riba yang diperbolehkan. Sehubungan dengan masalah yang dihadapi umat Islam dalam hal yang berkaitan dengan bunga bank, didirikanlah bank Islam yang cara kerjanya disesuaikan dengan syariah Islam yang menghindarkan bunga, yaitu dengan sistem bagi hasil dari perputaran uang yang dilakukan pihak bank maupun pihak peminjam, tentu dengan pembagian yang telah disepakati, baik oleh kreditur maupun oleh debitur.

6. Koperasi

Koperasi adalah organiasasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai lembaga ekonomi merupakan aplikasi dari konsep taawun (kerjasama dan tolong menolong) yang sangat dianjurkan dalam Islam. Islam sangat peduli terhadap kesejahteraan umatnya secara keseluruhan, bahkan mengorganisasikan kekuatan ekonomi umat merupakan amanat yang harus diupayakan umat Islam.

7. Pasar Modal

Dalam Islam kehadiran pasar modal yang berfungsi dengan baik sangat penting. Akan tetapi kegiatan operasional pasar modal dalam ekonomi non Islam mendapat beberapa kritik karena dianggap gagal dalam memenuhi fungsi ekonomi secara fundamental dan memperbolehkan adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan masyarakat yang baik. Tujuan utama bursa efek adalah memfasilitasi perdagangan atas klaim terhadap bisnis perusahaan, sehingga bursa efek dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap investasi. Fungsi utama bursa efek dalam ekonomi Islam adalah memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Perusahaan disarankan hanya menerbitkan satu jenis surat berharga yang memiliki keuntungan dan risiko yang seimbang. Obligasi tanpa bunga dapat ditransaksikan di bursa efek ekonomi Islam.

C.     PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM

Menyangkut kemaslahatan dalam pengelolaan harta, Umar bin Khattab sewaktu diangkat menjadi seorang khalifah menyarankan 3 hal dalam mengelola harta kekayaan negara. Pertama, ambil dengan cara yang benar. Kedua, berikan sesuai dengan haknya. Ketiga, cegah dari kebatilan. Beberapa prinsip yang dapat dipetih dari pernyataan Umar bin Khattab tersebut yakni.

1)      Negara tidak akan mengambil harta dari rakyat dengan cara yang tidak benar.

2)      Sumber kas negara adalah sesuatu yang baik dan halal.

3)      Negara menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya dengan kekayaan.

Harta negara digunakan untuk tujuan yang baik dan benar, tidak akan disalahgunakan, misalnya untuk keperluan partai, kampanye dan kepentingan pribadi atau golongan. Jika dipahami maka sistem perekonomian Umar merupakan kebijakan ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, terdapat dua hal yang paling esensial yakni uang (moneter) dan pembiayaan (fiskal).

1. Mengelola Kebijakan Moneter

Dalam ilmu ekonomi modern terdapat 4 macam instrumen moneter. Pertama, operasi pasar terbuka, upaya mempengaruhi jumlah uang beredar dengan cara menjual obligasi pemerintah dan sekuritas pemerintah lainnya. Kedua, tingkat diskonto, upaya penarikan atau pelepasan uang ke pasasr dengan cara penetapan suku bunga oleh pemerintah. Ketiga, ketentuan cadangan minimum, dengan kebijakan ini diharapkan bank tidak lagi melepaskan kreditnya ke pasar. Keempat, imbauan moral.

Pengelolaan harta yang menyangkut kebijakan moneter telah dilakukan dalam pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab sebenarnya sudah terlihat sejak zaman Rasulullah. Untuk operasi pasar, Umar telah melaksanakannya sendiri tatkala memerintahkan pegawai baitul mal untuk zakat, jizah, kharaj, usyur dan lain-lain. Konsekuensinya pemerintah akan menyerap dinar dan dirham ke dalam kas negara (devisa) dan dapat digunakan untuk pembiayaan fiskal. Kebijakan moneter lainnya mencakup gagasan tentang uang dari kulit unta agar lebih efisien sebagai stabilitas nilai tukar emas dan perak terhadap mata uang dinar dan dirham. Hal lainnya antara lain penetapan nilai dirham, instrumen moneter, kontrol harga barang di pasar, dan lain sebagainya.

Umar juga mengambil tanah-tanah yang tidak digarap dibagikan kepada yang lain untuk digarap agar tanah itu membawa hasil. Selain baitul mal, Umar juga menggunakan hisbah sebagai pengontrol pasar untuk mengecek harga-harga barang di pasar agar tidak ada kecurangan. Umar tidak pernah menahan kekayaan negara, semuanya didistribusikan kepada rakyat sehingga peredaran uang terjadi di masyarakat. Mengawasi harga barang sehingga tidak terjadi monopoli, oligopoli dan sebagainya. Juga dilakukan pengontrolan cadangan dalam kas baitul mal pada masa itu. Baitul mal bertugas mengumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan kekayaan dan devisa negara yang berasal dari berbagai sumber diantaranya zakat, jizah, kharaj, usyur, khumus, fai, rikaz, pinjaman dan sebagainya. Lebih jauh Umar juga memperkenalkan transaksi tidak tunai dengan menggunakan cek dan promissory note. Umar menggunakan instrumen ini untuk mempercepat distribusi barang-barang yang baru diimpor dari Mesir ke Madinah.

Dengan mempelajari pengelolaan ekonomi dalam pemerintahan kekhalifahan Umar tersebut, kita dapat mengambil pelajaran dalam hal tata ekonomi Islam.

a.       Tata kelola Islam mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam hal ekonomi. Menggunakan berbagai metode atau instrumen demi tercapainya keadaan tersebut.

b.      Sebagai seorang khalifah atau pemimpin wajib menjalankan amanah yang dibebankan padanya. Dalam surat Al-Anfaal ayat 27 disebutkan:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

c.       Mengontrol dan menjaga nilai dan jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Serta menjaga stabilitas nilai tukar uang agar tidak terjadi penurunan.

d.      Mengontrol dan mengawasi harga-harga barang di pasar agar tidak terjadi kecurangan dan penimbunan yang merugikan serta tidak terjadi monopoli dan oligopoli.

e.       Mengupayakan produktivitas aset maupun faktor-faktor produksi agar membawa manfaat lebih.

f.        Membentuk lembaga pengendali keuangan seperti baitul mal atau bank sentral yang mengatur devisa dan kekayaan negara.

g.      Mempermudah dan menyediakan sarana transaksi barang untuk perkembangan ekonomi.

2. Mengelola Kebijakan Fiskal

Dalam mengelola fiskal suatu negara tergantung pada kekuatan devisa yang dihasilkan. Fiskal akan berhubungan dengan kebijakan pendapatan, utang, belanja, dan investasi negara. Dalam Islam struktur arus keluar masuk devisa sudah dikenal sejak Rasulullah dan tetap dipertahankan Umar dengan penyempurnaan-penyempurnaan. Hal ini dikarenakan telah terjadinya perkembangan masyarakat Islam yang luar biasa. Struktur pembiayaan fiskal dan penerimaannya pada saat itu mencakup: penerimaan zakat (harta), kharaj (pajak tanah), jizah (pajak jiwa), khumus (1/5 ghanimah), usyur (bea cukai), fai (penguasaan tanpa perlawanan), ghanimah atau anfal (rampasan), dan pinjaman sementara (utang). Sedangkan pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, biaya moneter (cetak uang), gaji pejabat dan pegawai, pengembangan keadilan (kehakiman), pembangunan administrasi negara, hadiah dan bonus, dan layanan sosial.

Beberapa hal mengenai pengelolaan kebijakan fiskal dalam pemerintahan Umar adalah:

a.       Kebijakan fiskal baitul mal memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan sekaligus berpengaruh pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Baitul mal juga dikelola dan dimanajemen dengan baik.

b.      Melakukan pengelolaan zakat dengan melakukan transfer pemasukan zakat dari pemerintahan daerah ke pusat.

c.       Jarang terjadi anggaran defisit. Ketika terjadi kekeringan di sebagaian wilayah Islam, dapat diatasi dengan bantuan makanan dari wilayah lain.

d.      Diberlakukannya sistem pajak proporsional (proportional tax) dengan memungut jizah (pajak) yang lebih pada daerah yang penduduknya kaya. Jadi pajak tidak ditentukan sama rata, tetapi diambil menurut kemampuan.

e.       Besarnya kharaj ditentukan berdasarkan produktivitas lahan bukan berdasarkan zona. Umar juga mengutus sahabat untuk melakukan pengukuran lahan dan penetapan kharajnya.

f.       Berlakunya regressive rate untuk zakat peternakan. Regressive rate adalah penurunan jumlah pajak karena bertambahnya jumlah ternak.

g.      Perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besar keuntungan bukan atas harga jual.

h.      Melakukan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan perdagangan.

Upaya-upaya yang dilakukan ini apabila di analisis secara ekonomi maka menghasilkan kesimpulan diantaranya:

a.       Peningkatan pendapatan dan partisipasi kerja.

Umar selalu memantau pendapatan dan hak-hak pada baitulmal juga memantau tanah garapan agar tidak terbengkalai. Pendistribusian harta dengan cara ini akan meningkatkan permintaan agregatif.

b.      Pemungutan pajak

Kebijakan ini berhasil menciptakan stabilitas harga dan mengurangi inflasi. Pada saat stagnasi dan menurunnya permintaan dan penawaran agregat, pemerintah dapat mendorongnya dengan pajak khumus. Dengan kebijakan ini harga tetap stabil dan produksi tetap berjalan.

c.       Pengaturan anggaran

Pengaturan anggaran yang cermat dan proporsional menjaga keseimbangan tidak akan terjadi budget deficit malah surplus. 

3. Mengelola Belanja Pemerintah

Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam Islam hal itu dipandu oleh kaidah-kaidah syariah yaitu kemaslahatan dan penentuan skala prioritas. Beberapa acuan dalam pengeluaran pemerintah adalah:

a.       Pengeluaran dilakukan demi pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat banyak.

b.      Pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan.

c.       Pengeluaran yang mengarah pada bertambahnya permintaan-permintaan efektif.

d.      Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.

e.       Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

Urutan pembiayaan jika dilihat dari skala prioritas yang berhubungan dengan kemasyarakatan dapat kita deskripsikan sebagai berikut:

a.       Biaya primer

b.      Biaya sekunder

c.       Biaya pertahanan

d.      Biaya penyaluran usyur kepada mustahik

e.       Membayar gaji pegawai, guru, imam, kadi, muazin, dan pejabat negara

f.       Biaya pengembangan Infrastruktur

g.      Biaya fasilitas kehakiman

h.      Biaya pencetakan mata uang (biaya moneter)

i.        Biaya perawatan sarana ibadah

j.        Membayar utang negara

k.      Bantuan darurat dan sosial

l.        Bantuan pendidikan (beasiswa)

m.    Biaya kepentingan luar negeri (kunjungan delegasi)

n.      Hadiah untuk pemerintah negara lain

o.      Biaya denda bagi yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Islam

p.      Biaya pembayaran utang orang miskin yang meninggal

q.      Biaya tunjangan untuk orang miskin

4. Mengelola Dana Pembangunan

Ada tiga sumber pokok dana pembangunan dalam tata ekonomi Islam: tabungan lokal, bantuan luar negeri dan distribusi zakat.

a.       Tabungan Lokal

Tabungan lokal menjadi salah satu sumber utama bagi pembangunan ekonomi di berbagai negara. Karena itu, negara Islam wajib mendorong setiap orang untuk meningkatkan jumlah tabungan atau simpanan mereka. Disamping itu negara juga wajib menyediakan sarana yang selaras untuk menabung itu. 

b.      Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri adalah sumber pendanaan pembangunan yang penting pada masa sekarang terlebih bagi negara-negara ketiga. Sikap para muslim berbeda-beda terhadap bantuan luar negeri. Nabi sendiri pernah meminta bantuan kepada Yahudi Khaibar. Umar bin Khattab pernah meminta bantuan dari tenaga ahli asing tentang asal muasal bangunan Mesir dan keruntuhannya. Pemberian bantuan dari negara-negara Islam kepada negara-negara non Islam juga dianjurkan. Hal ini ditujukan untuk mendanai proyek-proyek dalam pembangunan ekonomi.

c.       Distribusi Zakat

Zakat adalah lembaga keuangan yang paling penting bagi masyarakat Muslim, dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antara umat Islam. Selain itu zakat juga memiliki pengaruh penting dalam proses pembangunan ekonomi. Peranan zakat tidak hanya terbatas untuk masyarakat lokal karena menurut Al-Jundi zakat itu beoleh didistribusikan di berbagai tempat di negara-negara Islam apabila kebutuhan masyarakat miskin lokal sudah tercukupi. 

Pada tingkat negara mekanisme zakat yang diharapkan adalah obligatory zakat system bukan voluntary zakat system. Selain itu ada diperbolehkan juga zakat yang bersifat sukarela (voluntary) yaitu infak, shadakah, wakaf dan hadiah yang terimplementasi dalam bangunan sosial masyarakat.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At Taubah 9 : 103)

PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI ISLAM

Sumber daya alam merupakan salah satu faktor produksi yang sangat vital dalam proses produksi. Berdasarkan ketersediaannya sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya alam yang terbatas dan tidak terbatas atau sering pula disebut economic goods dan non-economic goods. Dalam ekonomi konvensional, kerbatasan sumber daya alam ini merupakan penyebab timbulnya permasalahan ekonomi atau sering dirumuskan dengan “kebutuhan yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas”. Pra-asumsi kelangkaan atau presumption of scarcity iniliah yang menjadi titik tolak pembahasan ilmu ekonomi konvensional. Sumber daya dan potensi alam menimbulkan permasalahan ekonomi oleh ahli ekonomi klasik. Mereka menghawatirkan kelangkaan makanan akibat pertumbuhan penduduk yang jauh lebih cepat dari pertumbuhan persediaan makanan. Tetapi kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan adanya pemanfaatan teknologi canggih.

Ilmu ekonomi Islam mempunyai perbedaan sudut pandang dalam mencermati sumber daya alam ini. Ilmu ekonomi Islam memandang bahwa permasalahan ekonomi bukanlah terletak pada keterbatasan sumber daya alam tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmampuan manusia mengolah sumber daya alam itu sendiri dan keserakahan manusia. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencukupkan kebutuhan manusia untuk hidup di bumi ini sebagaimana firman Allah dalam surat berikut ini. 

Dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (Ibrahim : 34)

Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya dan hanya kepada-Nyalah kamu (lembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk : 15)

Dunia Islam memiliki kekayaan yang memungkinkan untuk terus dikembangkan. Selain kaya dalam bidang pertanian dan peternakan, Negara Islam juga mampu memproduksi minyak bumi 66% dari seluruh produksi dunia. Ladang minyak di Kuwait adalah yang terkaya dari seluruh ladang minyak dunia. Dunia Islam memproduksi :

a.       Karet alami 70% dari yang diproduksi dunia.

b.      Minyak kelapa 56% dari produksi dunia,

c.       Rempah-rempah 67% dari produksi dunia.

d.      Merica hitam 30% dari produksi dunia

e.       Kina dan gabus, 90% produksi dunia.

Selain itu, beberapa Negara Islam memiliki persediaan gas alam dan sejumlah besar hasil tambang seperti besi, tembaga, timah dan boksit. Boksit dan timah banyak terdapat di kawasan Indonesia dan  Malaysia. Sementara di Benua Afrika  terdapat sejumlah hasil tambang  seperti Mangaan, fosfat, chrom, gips (kapur batu), batu bara dan uranium, yang sangat bermanfaat dan berharga untuk produksi baterai. 

Dalam pengelolaan sumber daya alam dalam islam, eksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan carrying capacity dan kelangsungan sumber daya alam dihindari. Hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya ketersediaan dimasa depan atau rusaknya sumber daya alam yang pada akhirnya dirasakan oleh mereka sendiri. Allah telah mengingatkan dalam surat Ar Ruum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada merekasebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

A.    PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara di mana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbasis swasta atau (corporate based management) harus dirubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara Islam (Islamic state based management) dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya (sustainable resources principle).

Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh negara untuk hasilnya diberikan kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadits riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadits tersebut, Abyad diceritakan telah meminta kepada Rasul Saw. untuk dapat mengelola  sebuah tambang garam. Rasul Saw. meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang shahabat, 

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda: “Tariklah tambang tersebut darinya”.

Begitu pula terhadap barang yang bersifat milik umum lainnya. Menurut  konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik yang nampak sehingga bisa didapat  tanpa harus susah payah seperti garam, batubara, dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya adalah termasuk milik umum. Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak, semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadits di atas.

Keberadaannya sebagai kepentingan umum menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (collective property). Seperti jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya. Al-‘Assal & Karim (1999: 72-73) mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitabnya Al-Mughni mengatakan: “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka”.

B.     PENTINGNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Dengan memahami ketentuan syari’at Islam terhadap status sumber daya alam dan bagaimana sistem pengelolaannya bisa didapat dua keuntungan sekaligus, yakni didapatnya sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara dan dengan demikian diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan.

Dalam sistem ekonomi Islam, menurut An-Nabhani (1990), negara yang sah menurut Islam (daulah Islam) mempunyai sumber-sumber pemasukan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam melalui Baitul Mal. Baitul Mal adalah kas negara Islamiyah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran harta yang dikelola oleh negara Islamiyah. Mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua ditentukan oleh syari’at Islam. 

Sektor-sektor pemasukan dan pengeluarannya Kas Baitul Mal, adalah:

1. Sektor kepemilikan individu

Pemasukan dari sektor kepemilikan individu ini berupa zakat, infaq dan shadaqah. Untuk zakat, karena kekhususannya, harus masuk kas khusus dan tidak boleh dicampur dengan pemasukan dari sektor yang lain. Dalam pengeluarannya, khalifah (kepala negara yang sah sesuai sistem pemerintahan Islam) harus mengkhususkan dana zakat hanya  untuk delapan pihak, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an (At-Taubah: 60), yaitu: 1). Faqir, 2). Miskin, 3). Amil zakat, 4). Muallaf, 5) Memerdekakan budak, 6) Gharimin (terlilit hutang), 7). Jihad fi sabilillah, 8). Ibnu sabil (yang kehabisan bekal dalam perjalanannya). Sementara, infaq dan shadaqah pendistribusiannya diserahkan kepada ijtihad khalifah yang semuanya ditujukan untuk kemashlahatan ummat (muslim dan non-muslim).

2. Sektor kepemilikan umum

Pemasukan dari sektor ini dapat digunakan untuk kepentingan:

a.       Biaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari 
biaya tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, penyediaan perlengkapan, dan segala hal yang berhubungan dengan dua kegiatan pengelolaan sumber daya alam di atas.

b.      Membagikan hasilnya secara langsung kepada masyarakat yang memang sebagai pemilik sumberdaya alam itu berhak untuk mendapatkan hasilnya. Khalifah boleh membagikannya dalam bentuk benda yang memang diperlukan, seperti air, gas, minyak, listrik secara gratis; atau dalam bentuk uang hasil penjualan.

c.       Sebagian dari kepemilikan umum ini dapat dialokasikan untuk biaya dakwah dan jihad.

3. Sektor kepemilikan negara

Sumber-sumber pemasukan dari sektor ini meliputi fa’i, ghanimah, kharaj, seperlima rikaz, 10% dari tanah ‘usyriyah, jizyah, waris yang tidak habis dibagi dan harta orang murtad. Untuk pengeluarannya diserahkan pada ijtihad untuk kepentingan negara dan kemashlahatan ummat.

Potensi sumber daya manusia juga butuh pengelolaan. Seperti halnya di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim yang besar, sebenarnya sudah cukup untuk menjadi sebuah pasar besar dalam mencetak kesejahteraan jika dilihat dari kuantitas insannya. Dalam pengelolaan sumber daya manusia diutamakan kesejahteraan yang menjaga kaidah unsur maslahah yang memenuhi keseimbangan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Asy Syatibi tentang maslahah, bahwa semuanya akan bermuara pada sebuah perbaikan peradaban ketika kelimanya tercapai pada tiap individu.

Secara umum ketika setiap muslim punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya hingga tercapainya kesejahteraan. Semua umat muslim adalah ekonom. Sehingga dalam tata kelola ekonomi, ekonom muslim seharusnya mempunyai kesadaran tinggi untuk meninggalkan riba yang telah diharamkan dalam Islam.

Referensi:

Rivai, Veithzal, Antoni Nizar U. 2012. Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Konferensi Tokoh Umat. Khilafah Model Terbaik Negara yang Menyejahterakan. Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi, Sumbangan Islam Untuk Indonesia. 1433 H.

Kuliah Informal Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah dalam milis FoSSEI

http://www.fimadani.com/tiga-perspektif-sumber-daya-insani-ekonomi-islam/

http://aceh.tribunnews.com/2011/12/30/tata-kelola-syariah-islam/