Saturday, February 8, 2014

Gambaran Kondisi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Berdasarkan MDG-4 & MDG-5 di Indonesia, Jawa Tengah dan Kota Salatiga serta Gambaran Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)



Pembangunan serta berbagai upaya di bidang kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan ini ditujukan untuk menciptakan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin sesuai yang diamanatkan dalam uraian Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) demi memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.1 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya kesehatan ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).2 Upaya-upaya kesehatan bagi masyarakat ini merupakan perwujudan penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan.
Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan Indonesia, harus ada sistem yang mendukungnya. Sistem yang kemudian diselenggarakan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) memadukan berbagai upaya guna menjamin tercapainya pembangunan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia dapat terwujud.3 Kesinambungan dan keberhasilan pembangunan kesehatan seiring waktu selalu menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang dipengaruhi  oleh perkembangan demokrasi, desentralisasi dan globalisasi. Dalam aspek global, pembangunan nasional berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan milenium di tahun 2015 yang tersusun dalam MDGs di berbagai bidang pembangunan nasional termasuk bidang kesehatan.4 
Millenium Development Goals (MDGs) merupakan tujuan pembangunan serta cita-cita yang secara disepaki secara global oleh para pemimpin dunia dalam Millenium Summit tahun 2000 yang merupakan agenda penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan-tujuan yang terangkum di dalamnya mencakup hak setiap orang untuk bebas dari kelaparan dan kemiskinan, mendapatkan pendidikan dasar, persamaan gender, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, melawan HIV/AIDS, malaria serta penyakit lain, menjaga kelestarian lingkungan serta mengembangkan kerjasama global.5 Sebagai salah satu negara berkembang di dunia, Indonesia pun ikut serta dalam agenda milenium ini.

Adapun dua poin tujuan MDGs dalam aspek kesehatan yang ingin dicapai Indonesia antara lain adalah tujuan ke-4 dan ke-5. Tujuan ke-4 dari MDGs untuk menurunkan Angka Kematian Anak ini berisi target untuk menurunkan Angka Kematian Balita (AKABA) sebesar 2/3 nya antara tahun 1990-2015 yaitu menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Serta menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup.6 Pada tahun 1960 angka kematian bayi (AKB) Indonesia masih sangat tinggi yaitu 216 per 1000 kelahiran hidup.7 Kemudian di awal penyelenggaraan MDGs tahun 1991, AKB di Indonesia telah jauh mengalami penurunan menjadi 68 per 1.000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Bayi menjelaskan tentang banyaknya kematian bayi berumur di bawah 1 tahun dibandingkan jumlah kelahiran dalam satu tahun per 1.000 kelahiran hidup.8 Dalam laporan MDGs tahun 2007 disebutkan bahwa sebesar 67% atau 2/3 dari kematian bayi kematian neonatal (bayi usia 0-28  hari).9 Fenomena dua pertiga ini berlanjut dengan 2/3 dari kematian neonatal merupakan kematian perinatal (bayi usia 0-7 hari), dan 2/3 dari kematian perinatal merupakan kematian bayi baru lahir pada hari pertama.10 Sehingga apabila kesehatan neonatal dan perinatal membaik, menjadi indikator meningkatnya kesehatan bayi pula.
Berdasarkan Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, pencapaian AKB di tahun 2007 telah membaik menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup.11 Meskipun angkanya telah menurun, namun AKB di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibanding dengan anggota ASEAN yaitu 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia, 1,3 kali lebih tinggi dari Filipina dan 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand.9 Kemudian pada tahun 2012 AKB Indonesia menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan laporan pendahuluan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).12 Dengan capaian ini diperlukan usaha dan upaya yang lebih untuk dapat mewujudkan target MDG 4 di tahun 2015 dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (KH).13

Gambar 1.1. Pencapaian dan Target AKB Nasional

Tujuan ke-5 dari MDG’s merupakan komitmen Indonesia untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dengan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 3/4 nya dalam kurun waktu 1990-2015 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.7 Angka Kematian Ibu ini menggambarkan tentang banyaknya kematian wanita karena kehamilan, persalinan, nifas dengan jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun per 100.000 kelahiran hidup (KH).14
Meskipun AKI Indonesia sudah mengalami penurunan menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, akan tetapi komplikasi kehamilan dan persalinan belum dapat ditangani sepenuhnya karena masih terdapat sekitar 11.000 ibu yang meninggal per tahun.7, 15 Kemudian pada tahun 2010, AKI Indonesia mencapai 220 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan di tahun 1991 sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup.13, 16 Dengan kondisi seperti ini target MDG’s untuk menurunkan AKI sesuai target pada tahun 2015, yaitu 1 tahun lagi akan sulit dicapai. Begitu pula dengan target yang ingin dicapai dalam RPJMN 2014 sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup.13

Gambar 1.2. Pencapaian dan Target AKI Nasional

Kematian Ibu ini pantas menjadi perhatian karena merupakan salahsatu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. AKI juga sebagai bagian dari cerminan nasional dan daerah dalam meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).17 Penyebab utama dari kematian ibu yang terjadi adalah karena terjadinya pendarahan, infeksi, eklampsia, sepsis, aborsi, partus macet, kehamilan tidak diinginkan, dan lain-lain. Penyebab langsung ini, 90% terjadi pada saat persalinan.18 Sedangkan penyebab tidak langsung dari kematian ibu dikarenakan 3 (tiga) faktor terlambat dan 4 (empat) faktor terlalu.19
Penurunan AKI ditentukan oleh berbagai faktor yang tidak hanya berada di sektor kesehatan, oleh sebab itu diperlukan upaya yang sistematis dan terfokus untuk menjawab masalah ini. Faktor penyebab kematian ibu seperti yang diketahui sangatlah kompleks. Selain faktor penyebab langsung maupun tidak langsung seperti yang disebutkan sebelumnya, ada pula faktor lain yaitu:10
a.    Faktor sistem pelayanan. Yaitu sistem pelayanan antenatal, sistem pelayanan persalinan dan sistem pelayanan pasca persalinan dan pelayanan kesehatan anak.
b.    Faktor ekonomi, sosial budaya dan peran serta dari masyarakat. Yaitu kurangnya pengenalan masalah, terlambatnya proses pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pengarusutamaan gender, dan peran masyarakat dalam kesehatan ibu dan anak.
Sehingga untuk menghadapi tantangan tersebut, tiga hal yang diyakini paling efektif untuk direkomendasikan adalah peningkatan upaya pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan dasar serta komprehensif untuk darurat obstetri.9

 
Baik AKI maupun AKB di Indonesia besarnya sangat beragam menurut daerah.10 Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sekitar 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia dan sebesar 58,1% dari total kematian neonatal nasional justru berasal dari enam provinsi besar yang memiliki pelayanan kesehatan yang baik. Keenam provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.20 Sehingga perlu dilakukan percepatan penurunan AKI dan AKB dengan melihat kondisi angka kematian di daerah kabupaten/kota masing-masing serta dengan mengupayakan kerjasama di segala bidang.21 Institusi pelayanan kesehatan kabupaten/kota memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan kesehatan di daerah terutama dalam penurunan AKI dan AKB dimana dikaitkan dengan desentralisasi pemerintah daerah.21 Jadi apabila pembangunan kesehatan di daerah-daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan merata, maka akan didapatkan status kesehatan yang baik secara nasional.
Kondisi kesehatan provinsi Jawa Tengah sendiri yang bersumberkan Buku Saku Kesehatan Jateng, di tahun 2012 AKB sebesar 10,75 dan AKI sebesar 116,34 berhasil dicapai.22 Adapun pencapaian AKI dan AKB Jawa Tengah dalam 5 tahun ini fluktuatif dari tahun ke tahun. Walaupun angka tersebut telah melebihi target nasional yang ditetapkan, akan tetapi besarnya AKI dan AKB  sangat beragam di tiap provinsi di Indonesia. Adapun di Jawa sendiri dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya, kondisi kesehatan Jawa Tengah berdasarkan capaian AKB belum dapat dikatakan baik dibandingkan provinsi lainnya. Justru dalam profil kesehatan Indonesia 2012 disebutkan bahwa angka kematian anak provinsi Jawa Tengah mengalami banyak peningkatan dibandingkan dengan keadaan 5 tahun sebelumnya.23

Tabel 1.1. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Jawa Tengah tahun 2009-201322, 24
Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
AKI (per 100.000 kelahiran hidup)
117,02
104,97
116,01
116,34
515 kasus
AKB (per 1.000 kelahiran hidup)
10,25
10,62
10,34
10,75
3.759 kasus
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.2. Angka Kematian Bayi menurut Provinsi di Jawa12, 23
Provinsi
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
AKB (per 1.000 kelahiran hidup)
22
30
32
32
25
30
Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2012, Laporan Pendahuluan SDKI 2012 (periode 10 tahun terakhir sebelum survei)

Status kesehatan masyarakat Indonesia terus membaik, tetapi masih terjadi disparitas antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan.13 Secara umum status kesehatan masyarakat pada kawasan Indonesia bagian timur lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian barat.25 Demikian pula masih terjadi disparitas status kesehatan antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Status kesehatan di daerah perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan daerah perdesaan.25 Sehingga dapat disimpulkan AKI dan AKB di perkotaan lebih rendah angkanya. Kota Salatiga merupakan salahsatu kota diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada tahun 2013, Kota Salatiga sebagai wakil Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi Kota Sehat yaitu penghargaan Swastisaba Wistara oleh Menteri Kesehatan RI.26 Dengan diberikannya penghargaan sebagai Kota Sehat tentunya merupakan sebuah indikator terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
Di Kota Salatiga baik AKI maupun AKB nilainya mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, di tahun 2011 Kota Salatiga berada di urutan ke-3 jumlah AKI terendah se-Jawa Tengah dan urutan ke-6 dari AKB diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kemudian tahun 2012 jumlah AKI Kota Salatiga terendah se-Jawa Tengah dan jumlah AKB tetap pada urutan ke-6. Dan di tahun 2013 menjadi urutan ke-3 dari AKI begitu pula AKB di urutan ke-3 diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah.22 Walaupun mengalami kenaikan dan penurunan akan tetapi nilai AKI dan AKB Kota Salatiga masih berada di tingkat yang rendah.
 
Tabel 1.3. AKI dan AKB Kota Salatiga tahun 2011-2013 bersadarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah22, 24                                               
Tahun
2011
2012
2013
Angka Kematian Ibu
(se Jawa Tengah)
6 kasus dari 668
2 kasus dari 675
5 kasus dari 515
Angka Kematian Bayi
(se Jawa Tengah)
7,49 per 1.000 KH
7,14 per 1.000 KH
21 kasus dari 3.759
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

            Terdapat perbedaan data besaran AKI dan AKB yang disajikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Dalam profil kesehatan Kota Salatiga, secara umum pada tahun 2009 sampai 2012 terjadi peningkatan AKB. Sedangkan untuk AKI sendiri nilainya mengalami kenaikan di tahun 2009 hingga 2011 dan penurunan pada tahun berikutnya.27 Menurut kepala sub bidang Perencanaan Dinkes Kota Salatiga, baik AKI maupun AKB Kota Salatiga dapat dikatakan rendah apabila dibandingkan secara umum se-Jawa Tengah. Akan tetapi bagi Dinkes, angka tersebut tetap dirasa belum baik mengingat Salatiga adalah kota yang kecil. Sebagai tenaga kesehatan bagi kepentingan masyarakat tentu saja mengharapkan angka kematian yang seminimal mungkin sebab hal ini berkaitan dengan nyawa seseorang.

Tabel 1.4. AKI dan AKB Kota Salatiga tahun 2008-2012 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Salatiga27                                               
Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
Angka Kematian Ibu
(per 100.000 KH)
64,7
55,14
99,4
212,5
73,4
Angka Kematian Bayi
(per 1.000 KH) 
5,8
6,8
9,6
7,4
11,4
Sumber : Profil Kesehatan Kota Salatiga

Dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Kota Salatiga tahun 2009, dalam bab indikator kinerja kunci (IKK), bidang kesehatan telah mencapai cakupan hampir mendekati 100% terhadap cakupan-cakupan dalam pelayanan kesehatan. Cakupan tersebut antara lain cakupan komplikasi kebidanan, persalinan oleh tenaga kesehatan, desa/kelurahan dalam imunisasi anak, balita gizi buruk yang mendapat perawatan, penemuan dan penanganan penderita penyakit, pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dan lain-lain.28 Laporan Dinas Kesehatan provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa presentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Salatiga pada tahun 2009 telah mencapai lebih dari 95%. Sedangkan AKI, sejak tahun 2009 sudah lebih baik dari jumlah AKI Jawa Tengah yaitu kurang dari 117,02 bersama dengan 6 kabupaten/kota lainnya yaitu Wonosobo, Sukoharjo, Wonogiri, Karang Anyar, Temanggung dan Kota Semarang.29
Dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan Jawa Tengah tahun 2011, pencapaian cakupan kunjungan ibu hamil K4 kota Salatiga sebesar 96,25% sedangkan secara umum di Jawa Tengah pencapaiannya sebesar 93,71%. Sehingga untuk indikator kunjungan K4 ibu hamil Kota Salatiga dapat dikatakan baik karena telah mencapai target. Secara umum pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan dasar di Kota Salatiga sudah baik yang ditandai dengan angka cakupan yang telah melebihi target, walaupun ada beberapa yang masih belum mencapai target yang ada.30

Tabel 1.5. Pencapaian Indikator Pelayanan Kesehatan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2011 (dalam persen)30
Indikator
Provinsi Jateng
Kota Salatiga
Target SPM
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
93,71
96,25
95
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
75,16
67,42
80
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
96,79
94,80
90
Cakupan pelayanan nifas
93,97
95,20
90
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
55,1
96,35
80
Cakupan kunjungan bayi
92,64
90,98
90
Cakupan pelayanan anak balita
81,02
50,75
90
Cakupan peserta KB aktif
76,84
91,43
70
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, lebih khusus dalam mempercepat penurunan AKI dan AKB, Kementerian Kesehatan RI telah mengembangkan beberapa program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Adapun program-program tersebut di antaranya adalah program Primary Health Care (PHC), Safe Motherhood, Making Pregnancy Safe (MPS), Penempatan Bidan di Desa,31 Bidan Delima,7 Gerakan Sayang Ibu (GSI),10 Indonesia Sehat 2010,31 Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK,32 Desa Siaga,4 Perencanaan Persalinan dan Pecegahan Komplikasi (P4K),33 Jaminan Persalinan (Jampersal),18 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) bagi ibu hamil,32 konsep Continuum of Care,34 program di tahun 2012 yaitu program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS),35 serta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN PPAKI) tahun 2013-2015,36 dan lain-lain. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan stiker merupakan upaya terobosan percepatan penurunan angka kematian ibu yang mendukung terselenggaranya program Desa Siaga.37
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dilaksanakan dengan tujuan antara lain supaya ibu hamil dapat merencanakan persalinannya bersama-sama dengan keluarga dan penolong persalinan termasuk perencanaan mengikuti  metode KB pasca melahirkan.38 Dengan program P4K dapat diketahui kapan dan dimana persalinan ibu hamil serta bagaimana rencana persalinannya yang meliputi siapa penolong, pendamping dan pendonor darah kemudian sarana transportasi yang digunakan.39 Dengan tercatatnya ibu hamil ini diharapkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat meningkat serta kejadian komplikasi dan kematian ibu menurun angkanya karena dapat diidentifikasi lebih dini.40 Dalam program ini peran dan partisipasi suami, keluarga dan masyarakat sangatlah besar bersama tenaga kesehatan yang kompeten. 


Arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas bidang kesehatan tahun 2008, mengamanatkan untuk dilaksanakannya percepatan penurunan AKI dan AKB dengan pelaksanaan program P4K dengan stiker di seluruh wilayah Indonesia beserta beberapa program lainnya.41 Program pemasangan stiker P4K termasuk salahsatu upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di puskesmas yang kegiatannya dibiayai dari dana BOK (bantuan operasional kesehatan).42 Dengan program ini diharapkan masyarakat terberdayakan dan menjadi mampu membangun sendiri potensi kesehatan yang ada di dalamnya.43 Cakupan P4K dapat diketahui dari tingkat cakupan K1 dan K4 oleh tenaga kesehatan. Semakin tinggi cakupan K1 dan K4 maka semakin tinggi pula cakupan P4K pada ibu hamil. Serta dengan mendapatkan pelayanan antenatal secara teratur maka dapat mengidentifikasi faktor resiko kehamilan ibu yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan sehingga dapat diupayakan penanganan preventif maupun kuratif.44
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai apa yang dicitakan atau menjadi tujuannya. Program P4K merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik di bidang kesehatan. Keberhasilan program P4K akan dapat terwujud dengan baik apabila pelaksanaan programnya diselenggarakan sebagaimana yang diinginkan.45 Kepala Seksi Kesehatan Keluarga (Kesga) Dinkes Kota Salatiga menjelaskan bahwa pelaksanaan program-program KIA oleh Puskesmas dan bidan-bidan telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan laporan yang telah diberikan kepada seksi Kesga. Akan tetapi untuk praktek dan kondisi di lapangan sendiri dimungkinkan tidak sebaik yang telah dilaporkan. Untuk itu diperlukan tinjauan langsung kepada sasaran program untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program-program tersebut.
Menurut George C. Edwards III, terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure).46 Variabel-variabel inilah yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dalam rangka mencapai tujuannya. Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam studi mengenai implementasi kebijakan.  Keempat variabel ini saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.47
Implementasi suatu kebijakan sangat menarik untuk dikaji serta dijelaskan sebab berbagai hal yang tercantum di dalam dokumen kebijakan ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas lapangan banyak menghadapi kendala. Kegagalan implementasi dari berbagai kebijakan ataupun program publik tentu mengundang keprihatinan. Alasan pertama untuk prihatin adalah berkaitan dengan kerugian secara finansial (biaya) yang harus ditanggung akibat implementasi program tadi. Alasan kedua untuk prihatin adalah hilangnya kesempatan (lost of opportunity) dari kegagalan implementasi berbagai kebijakan dan program tadi.48 Dalam studi implementasi, suatu kebijakan tidak hanya menghasilkan kebijakan yang tidak berhasil dilaksanakan akan tetapi terdapat pula yang berhasil berdasarkan terpenuhinya indikator-indikator kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan menjamin tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan dan program kesehatan dalam perencanaan KIA yang dalam era desentralisasi saat ini terfragmentasi antara pusat dan daerah menimbulkan potensi hambatan untuk mencapai MDG-4 dan MDG-5. Dengan demikian dukungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang rendah akan menjadi penghambat besar untuk tercapainya MDG-4 dan MDG-5 begitu pula sebaliknya.49
Status pelayanan dan akses kesehatan yang baik ternyata tidak menjamin baiknya AKI dan AKB di beberapa provinsi besar di Indonesia yang justru menyumbang separuh dari total kematian ibu dan bayi secara nasional. Dengan demikian upaya dan program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi telah dikonsentrasikan di provinsi-provinsi tersebut tidak terkecuali provinsi Jawa Tengah sebagai salahsatu representasi nasional dalam peningkatan kematian ibu dan anak untuk menempuh target RPJMN 2014 dan MDGs 2015. Sehingga dengan semakin baiknya AKI dan AKB Jawa Tengah, diharapakan akan membantu menurunkan perolehan angka secara nasional. Berdasarkan buku saku kesehatan Jawa Tengah, besar AKI maupun AKB Jawa Tengah secara umum berasal dari kabupaten/kota di karesidenan Pekalongan, Banyumas dan Semarang.
Kota Salatiga yang dinobatkan sebagai kota sehat swastisaba wistara memiliki tugas berat untuk dapat menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri. Dengan berbagai upaya di bidang kesehatannya, Kota Salatiga mampu mencapai angka kematian ibu dan bayi yang rendah sebagai indikator baiknya pembangunan kesehatan. Rendahnya nilai AKI dan AKB tidak terlepas dari peran berbagai pihak di bidang kesehatan baik itu pemerintah daerah, dinas kesehatan, tenaga kesehatan dan masyarakat. Walaupun demikian, angka-angka tersebut selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Baiknya akses pelayanan, kualitas pelayanan, serta kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat AKI dan AKB.27   
Program P4K dengan stiker sebagai salahsatu kebijakan terkait KIA, sangat ideal untuk dilaksanakan dengan baik dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang terkait dengan angka kematian ibu dan bayi dengan adanya kerjasama dari tenaga kesehatan dan masyarakat. Pelaksanaan program P4K di Kota Salatiga telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi perlu dilakukan kegiatan lapangan untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan dan bermanfaat bagi sasaran. Sehingga tepat sekali apabila dilakukan penelitian maupun pengamatan terkait pelaksanaan program P4K di Kota Salatiga ini. Tahun 2014 ini pula akan dilakukan kegiatan evaluasi program P4K oleh seksi Kesga Dinkes Kota Salatiga dengan melakukan kunjungan lapangan untuk menilai pelaksanaan program. Kepala seksi Kesga menuturkan pula bahwa program-program KIA di Kota Salatiga terkendala dengan kurangnya tenaga bidan. Tidak seperti halnya di Kabupaten, bidan di Kota tidak menetap di wilayah kerjanya sehingga tidak dapat melaksanakan perannya dengan optimal.
Teori yang dikemukakan oleh George C Edward III, salah seorang peneliti studi implementasi kebijakan generasi kedua, berusaha mengaitkan empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program. Untuk dapat mengetahui kinerja dari program P4K di Kota Salatiga perlu dijelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan program tersebut dilihat dari variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

*Buku pedoman P4K Depkes download 



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Kemenkumham RI.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2009.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2009.
4. Handayani, S. Ilmu Politik dan Kebijakan Kesehatan. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2010.
5. BAPPENAS. Millennium Development Goals, The Global Challenge: Goals and Targets. Jakarta: BAPPENAS, 2008, (http://www.undp.or.id/mdg/targets.asp).
6. Stalker, P. Kita Suarakan MDG's demi Pencapaiannya di Indonesia. BAPPENAS dan UNDP, 2008.
7. Sujiyatini, Nilda SD. Catatan Kuliah Etika Profesi Kebidanan Disertai Analisis Hukum Kesehatan Terkini. Yogyakarta: Rohima Press, 2011.
8. Kamus Komplit Kebidanan & Keperawatan. Yogyakarta. Mitra Buku; 2012.
9. BAPPENAS. Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007. Jakarta: BAPPENAS, 2007.
10. Arifin, A, Tri JA, Made AB, Turniani, Bambang W, Fachrudy, et al. Kajian Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi untuk Mempercepat Penurunan AKI dan AKB. Hasil Penelitian DIPA 2006, 2007, Edisi 3 Desember 2007.
11. Kementerian Kesehatan RI. Data & Informasi. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2011.
12. Badan Pusat Statistik Indonesia. Laporan Pendahuluan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2012.
13. BAPPENAS. Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia. Jakarta: BAPPENAS, 2010.
14. Purnami, CT, Farid A. Modul Ilmu Kependudukan. Semarang: Bagian Biostatistik dan Kependudukan FKM UNDIP, 2004.
15. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Program Jaminan Persalinan dalam Rangka Penurunan AKI/AKB dan Mendukung Pencapaian Target MDG's.  Rakerda PKKB, Semarang, 2011.
16. World Health Organization. World Health Statistics 2013. Geneva: World Health Organization, 2013.
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Peran Program Perencanaan Persalinan & Pencegahan Komplikasi (P4K) dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan dan KB.  Rakerda KB Jateng, Semarang, 2009.
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2562 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2011.
19. Departemen Kesehatan RI. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2011.
20. Peluncuran Program “EMAS”. Jakarta: Kesehatan Ibu Kemenkes RI, 2012, (http://www.kesehatanibu.depkes.go.id/archives/371).
21. Rahanto, S, Fachrudi H, Umi M, Moch. Setyo P, Suci W. Upaya Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Memoranda Kebijakan Hasil Penelitian 2006, 2007, Edisi 3 Desember 2007.
22. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Buku Saku Kesehatan Triwulan 3 Tahun 2013. Semarang, 2013.
23. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2012. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.
24. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. Semarang, 2012.
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014. Jakarta: BAPPENAS, 2010.
26. Salatiga Raih Penghargaan Tertinggi Kota Sehat. Suara Merdeka, 2013, (http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/03/245135/Salatiga-Raih-Penghargaan-Tertinggi-Kota-Sehat.
27. Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Profil Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2012. Salatiga: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2013.
28. Pemerintah Kota Salatiga. Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kota Salatiga tahun 2009. Salatiga: Pemerintah Kota Salatiga, 2009.
29. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Program Upaya Penyelamatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak.  Pertemuan Tindak Lanjut DTPS KIBBLA, Semarang, 2010.
30. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2011 Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012.
31. Maryunani, A, Eka P. Buku Saku Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Jakarta: Trans Info Media, 2013.
32. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Capai Target MDG's demi Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi. 2010, (http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/1802-capai-target-mdgs-demi-terwujudnya-derajat-kesehatan-masyarakat-yang-tinggi.html).
33. Jati, SP, Budiyono, Syamsulhuda BM. Menguasai Pemecahan Masalah Kesehatan Masyarakat dengan Pendekatan Partisipatif. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
34. Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalah yang terjadi di KIA Yogyakarta: PKMK FK UGM, 2012, (http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/87-policy-paper/700-langkah-1-menggunakan-konsep-konsep-universal-untuk-memahami-masalah-yang-terjadi-di-kia.html).
35. USAID. Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS). 2012, (http://www.usaid.gov/cgi-bin/goodbye?http%3a%2f%2fwww.adobe.com%2fproducts%2facrobat%2freadstep2.html).
36. Menkes Luncurkan RAN PPAKI 2013-2015, RAN PPIA 2013-2017 dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013, (http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=2417).
37. Syafei, C. Program Stikerisasi VS Penurunan KIA. Waspada Online, 2009, (http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57191:program-stikerisasi-vs-penurunan-kia&catid=25:artikel&Itemid=44.
38. Tumirah, Anik DP, Teta PR. Evaluasi Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, 2012, Volume III No 2 April 2012.
39. Peran Dukun dalam Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kabupaten Malang. Skripsi.
40. Sutritiati. Sikap Ibu Hamil tentang Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Skripsi. Malang: Politeknik Kesehatan, 2008.
41. Presiden Pimpin Rapat Terbatas Bidang Kesehatan. Buletin Infarkes (Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan), 2008, Edisi I Februari 2008:hlm 3.
42. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 210 Tahun 2011 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2011.
43. Halimatusyaadiah, S. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi oleh Bidan Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
44. Astuti, AD, Indah R. Hubungan Penerapan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Oleh Ibu Hamil Dengan Upaya Pencegahan Komplikasi Kehamilan di Puskesmas Sidorejo Kidul Salatiga. Jurnal Kebidanan, 2010, Volume II No 02 Desember 2010.
45. Dwijayanti, P. Analisis Implementasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Ibu Hamil di Kabupaten Demak. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
46. Subarsono, A. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
47. Indiahono, D. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2009.
48. Purwanto, EA, Dyah RS. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012.
49. Trisnantoro, L, Ova E, Meineni S, Yulia W, Deni H, M Faozi K. Kebijakan Mempercepat Pencapaian MDG4 dan MDG5 dalam Era Desentralisasi: Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah Menerapkan Kebijakan yang Mengarah ke Promotif dan Preventif. Policy Brief, 2010, No 09 Juli 2010.

No comments:

Post a Comment

Beri Komentar...
Jangan lupa klik iklan-iklan blog ini..